DPRD Dumai Bahas Dugaan PT IBP Buang Limbah Lumpur ke Laut
DUMAI - Kasus pencemaran lingkungan nampaknya tidak berhenti
yang dilakukan perusahaan PT Inti Benua Perkasatama (IBP) di wilayah
Kecamatan Sungai Sembilan. Kalau sebelumnya ribuan ton minyak CPO, kini
perusahaan itu membuang limbah lumpur ke lautan Dumai.
Pembuangan limbah lumpur ke laut oleh perusahaan IBP itu terungkap dari hearing yang dilakukan Komisi III DPRD Dumai bersama Kelompok Nelayan Cemara dan Forum Nelayan Kota Dumai didampingi Himpunan Mahasiswa Dumai.
Ketua Komisi III DPRD Dumai Abdul Kasim, yang saat itu memimpin hearing menyoal lingkungan langsung meminta kepada instansi Kantor Lingkungan Hidup Dumai untuk turun ke lapangan dan melakukan proses soal aduan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan PT IBP tersebut.
"Kami sebagai wakil rakyat meminta kepada Kantor Lingkungan Hidup turun ke lapangan segera mungkin. Sebab, kasus pencemaran lingkungan ini sudah sangat meresakan masyarakat, terutama masyarakat nelayan di Kota Dumai," tegas Abdul Kasim, Selasa (27/1/15).
Selain memproses laporan keluhan masyarakat ini, kata dia, Kantor Lingkungan Hidup juga harus melakukan pengawasan ekstra ketat kepada perusahaan industri pengolahan minyak kelapa sawit ini terhadap adanya aktivitas pembuangan limbah ke laut.
"Harus diawasi perusahaan itu, sudah sesuai prosedur dan penanganannya sampai dimana. Pemerintah Kota Dumai perlu mempunyai sikap tegas terhadap perusahaan yang tidak ikut peraturan terhadap lingkungan dan masyarakat," tegasnya lagi.
Permasalahan pencemaran lingkungan ini, Komisi III DPRD Dumai menyesalkan sikap perusahaan PT IBP tidak patuhi peraturan amdal lingkungan dan prosedur aturan yang ditetapkan dalam pendirian perusahaan hingga mampu tidak cemari lingkungan masyarakat.
"Keberadaan perusahaan CPO maupun Industri saat ini belum menguntungkan bagi Kota Dumai. Dimana tidak adanya imbas terhadap lingkungan dan rekrutmen tenaga kerja lokal yang belum maksimal. Saya sangat kecewa kurang tegasnya Pemko Dumai," ucapnya.
Sebagai data tambahan, bahwa saat ini para nelayan yang berada diwiliyah Purnama dan sekitarnya selama lima bulan tidak melaut dikarenakan biota ikan sudah tidak ada. Diduga biangnya adalah kegiatan aktivitas pembuangan lumpur laut yang dilakukan oleh PT IBP. (RTC)
Pembuangan limbah lumpur ke laut oleh perusahaan IBP itu terungkap dari hearing yang dilakukan Komisi III DPRD Dumai bersama Kelompok Nelayan Cemara dan Forum Nelayan Kota Dumai didampingi Himpunan Mahasiswa Dumai.
Ketua Komisi III DPRD Dumai Abdul Kasim, yang saat itu memimpin hearing menyoal lingkungan langsung meminta kepada instansi Kantor Lingkungan Hidup Dumai untuk turun ke lapangan dan melakukan proses soal aduan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan PT IBP tersebut.
"Kami sebagai wakil rakyat meminta kepada Kantor Lingkungan Hidup turun ke lapangan segera mungkin. Sebab, kasus pencemaran lingkungan ini sudah sangat meresakan masyarakat, terutama masyarakat nelayan di Kota Dumai," tegas Abdul Kasim, Selasa (27/1/15).
Selain memproses laporan keluhan masyarakat ini, kata dia, Kantor Lingkungan Hidup juga harus melakukan pengawasan ekstra ketat kepada perusahaan industri pengolahan minyak kelapa sawit ini terhadap adanya aktivitas pembuangan limbah ke laut.
"Harus diawasi perusahaan itu, sudah sesuai prosedur dan penanganannya sampai dimana. Pemerintah Kota Dumai perlu mempunyai sikap tegas terhadap perusahaan yang tidak ikut peraturan terhadap lingkungan dan masyarakat," tegasnya lagi.
Permasalahan pencemaran lingkungan ini, Komisi III DPRD Dumai menyesalkan sikap perusahaan PT IBP tidak patuhi peraturan amdal lingkungan dan prosedur aturan yang ditetapkan dalam pendirian perusahaan hingga mampu tidak cemari lingkungan masyarakat.
"Keberadaan perusahaan CPO maupun Industri saat ini belum menguntungkan bagi Kota Dumai. Dimana tidak adanya imbas terhadap lingkungan dan rekrutmen tenaga kerja lokal yang belum maksimal. Saya sangat kecewa kurang tegasnya Pemko Dumai," ucapnya.
Sebagai data tambahan, bahwa saat ini para nelayan yang berada diwiliyah Purnama dan sekitarnya selama lima bulan tidak melaut dikarenakan biota ikan sudah tidak ada. Diduga biangnya adalah kegiatan aktivitas pembuangan lumpur laut yang dilakukan oleh PT IBP. (RTC)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Menuju Musorkab, KONI Meranti Matangkan Langkah Lewat Rakerkab 2026
Sertu Muslim Ajak Warga Tanjung Darul Takzim Tingkatkan Kepedulian Lingkungan
Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Rawan, Karhutla Tak Ditemukan
Tak Ditemukan Karhutla, Patroli Babinsa di Desa Alai Berjalan Lancar
Lewat Komsos, Babinsa Ajak Warga Bantar Peduli Lingkungan dan Cegah Karhutla
Babinsa Selatpanjang Perkuat Sinergi dengan Warga Lewat Komunikasi Sosial
Komentar