Setya Novanto Ditahan KPK, Golkar Gelar Rapat Pleno

JAKARTA - DPP Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno untuk mengevaluasi kepemimpinan partai usai Ketua Umum Setya Novanto resmi ditahan KPK tadi malam.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, rapat pleno yang rencananya digelar besok juga akan membahas desakan tentang penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), yang salah satunya disuarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu aspirasi nanti dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar," kata Nurdin saat dihubungi wartawan, Minggu (19/11) malam.

Keputusan menyelenggarakan munaslub atau tidak, kata Nurdin, bergantung dari hasil kajian dan evaluasi yang disampaikan dalam rapat pleno.

Nurdin mengklaim, penahanan Setnov tidak akan menyandera partai. Semua yang berkaitan dengan kondisi partai saat ini, kata Nurdin, akan dibahas dalam rapat pleno besok sebelum dibawa ke rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Semua kami bicarakan, secara terbuka transparan objektif demi kepentingan partai. Keputusan tertinggi di internal partai itu di rapat pleno. Tidak ada keputusan di luar itu," .

Dihubungi terpisah, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Golkar Nusron Wahid mengatakan, saat ini partainya membutuhkan sosok kepemimpinan baru.

"Golkar butuh solusi kepemimpinan dalam rangka cut off position dari perilaku koruptif di lingkungan partai," kata Nusron.

Caranya, kata Nusron, dengan memberhentikan kepemimpinan dari tangan Setya Novanto sebagai ketua umum karena sudah ditahan KPK. Mekanismenya melalui rapat pleno.

"Dalam pleno diputuskan kepemimpinan transisional sampai terbentuknya kepemimpinan yang definitif," kata Nusron.

Kepemimpinan transisi itu, ujar Nusron, akan dibahas lebih lanjut karena dalam AD/ART Golkar tidak mengenal penunjukan pelaksana tugas ketua umum.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Bidang Kepartaian Sarmuji menilai Golkar perlu segera menggelar Munaslub setelah KPK menahan Setnov. Munaslub tak bisa ditunda, karena kekosongan kursi kepemimpinan bakal berdampak pada roda organisasi.

"Munaslub menjadi keniscayaan yang harus dilakukan," kata Sarmuji melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).(CNN)

Baca Juga:

• Menuju Musorkab, KONI Meranti Matangkan Langkah Lewat Rakerkab 2026
• Sertu Muslim Ajak Warga Tanjung Darul Takzim Tingkatkan Kepedulian Lingkungan
• Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Rawan, Karhutla Tak Ditemukan