Banyak Dokumen Lelang Belum di Serahkan ULP, Kinerja SKPD Bengkalis di Pertanyakan

BENGKALIS- Kinerja SKPD di Pemkab Bengkalis kembali mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, karena sampai saat ini, masih ada SKPD yang belum menyerahkan dokumen pelelangan. Padahal bupati Bengkalis Herliyan Saleh sudah mengeluarkan instruksi supaya akhir Juni tahun 2015, semua proses lelang di ULP selesai.

Baca Juga:

• Menuju Musorkab, KONI Meranti Matangkan Langkah Lewat Rakerkab 2026
• Sertu Muslim Ajak Warga Tanjung Darul Takzim Tingkatkan Kepedulian Lingkungan
• Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Rawan, Karhutla Tak Ditemukan

"Mayoritas SKPD terkesan lalai, bahkan mengabaikan imbauan Kepala Daerah, untuk segera melaksanakan pelelangan. Kok sampai sekarang sudah mau penghujung bulan April mayoritas kegiatan di SKPD belum ada dilelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP),"ungkap pemerhati pembangunan BengkalisFirman, Senin (20/4).

Disebutkan pria yang juga ketua LSM Suara Rakyat Bengkalis ini, seharusnya pada April ini mayoritas kegiatan sudah dilakukan pelelangan. Apalagi deadline yang diberikan bupati sampai akhir Juni, proses pelelangan sudah tuntas. Keterlambatan lelang yang sudah menjadi tradisi di Bengkalis harus dihilangkan.

"APBDtahun 2015 disahkan akhir Desember 2014, tetapi realisasi kegiatan masih jalan ditempat sampai sekarang. Sepertinya SKPD mengabaikan instruksi kepala daerah menyerahkan dokumen pelelangan ke ULP, dan dampaknya adalah pelaksanaan kegiatan dilapangan juga bakal molor, "ulas Firman.

Belum dilaksanakannya juga pelelangan umum, juga disorot ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial ST. Menurutnya, pada rapat paripurna baru-baru ini Fraksi Partai Golkar mempertanyakan lamanya realisasi kegiatan dimulai oleh SKPD, padahal waktu pembahasan dan pengesahan RAPBD 2015, pihak eksekutif mendesak dewan supaya cepat 'ketok palu'.

"Sudah hampir empat bulan pasca pengesahan RAPBD 2015, sampai sekarang mayoritas SKPD belum memulai pelelangan kegiatan mereka. Jadi desakan supaya APBD cepat disahkan oleh DPRD, tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif. Ini sangat kita sayangkan, ada kesan berlama-lama dan kurang serius dalam melaksanakan pembangunan daerah,"papar Syahrial.

Kemudian sambung politisi Partai Golkar tersebut, kebiasaan 'memainkan' proyek pada pelelangan juga harus dihilangkan di ULP dan SKPD. Ia sendiri berharap pelelangan pada tahun ini, jangan sampai lebih buruk dari tahun sebelumnya, praktek KKN, suap menyuap serta pengaturan pemenang selalu mewarnai proses lelang di Bengkalis.‎(Gus).