Amankan Pilkada 2018, Polri juga Akan Fokus Pantau Media Sosial

JAKARTA - Pengamanan kampanye di media sosial menjadi salah satu fokus kepolisian dalam mengamankan Pilkada serentak pada 2018 mendatang. Hal tersebut diakui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, karena berkaca dari pengalaman Pilkada Jakarta 2017.

"Belajar dari pengalaman Pilkada DKI di mana penggunaan media sosial sangat menonjol dan bahkan seakan-akan sudah "Pilpres". Seakan-akan ini pilgub rasa pilpres. Ini yang perlu diantisipasi," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto dalam forum group discussion bertema " Kesiapan Pilkada Serentak 2018" di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/11 /2017).

Pada Pilkada serentak 2018, ucap Setyo, akan ada sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup besar yang akan menyelenggarakan Pilkada. Hal itu pun kemungkinan besar bisa memicu potensi konflik cukup tinggi.

"Pilkada 2018 berlangsung di daerah-daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah yang "gemuk", artinya potensi kerawanannya cukup tinggi. seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua, "ucap Setyo.

Oleh karenanya, Setyo menilai pengamanan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pilkada.

"Pilkada ini salah satu tolak ukurnnya pengamanan. Tolak ukur keberhasilan ya adalah pengamanan, dengan adanya KPU yang sukses menjadi penyelanggara bisa jadi tolak ukur. Tapi saya ingin katakan di sini bahwa keamanan dalam Pilkada sangat-sangat menentukan, " tegas Setyo.

"Oleh sebab itu peran dari semua stakeholder baik dari aparat keamanan itu sendiri maupun penyelenggara masyarakat, parpol dan semuanya sangat penting," sambungnya.

Isu Agama

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Hendri Satrio menilai isu agama menjadi isu yang berpengaruh dalam pilihan politik masyarakat terlebih saat Pilkada serentak 2018.

"Sejak Pilkada Jakarta dilakukan, dari hasil survei kedai KOPI isu faktor agama berpengaruh dalam pilihan politik itu selalu di atas 50 persen. Padahal sebelum pilkada Jakarta, itu di bawah 50 persen," ucap Hendri.

"Untuk pilkada 2018 ada beberapa survei yang dilakukan kedai KOPI di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, faktor agama menjadi hal yang diperhatikan dibanding tahun-baru sebelumnya. Di mana program-program para kandidat tidak menjadi nomor satu. Apa ini berlanjut sampai 2019? bisa saja terjadi," terang dia.[l6c]

Baca Juga:

• Menuju Musorkab, KONI Meranti Matangkan Langkah Lewat Rakerkab 2026
• Sertu Muslim Ajak Warga Tanjung Darul Takzim Tingkatkan Kepedulian Lingkungan
• Babinsa dan Warga Sisir Wilayah Rawan, Karhutla Tak Ditemukan