Korkab Ekonomi Tegaskan Pencarian Dana UED-SP Tetap Diproses
BENGKALIS -Beberapa Kalangan masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini dihebohkan dengan surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
Dari Surat terbuka yang diposting melalui akun Facebook atas nama Firdaus Albantani ini salah satunya mengandung isi mengenai perekonomian masyarakat yang lesu berkaitan SK Pendamping Desa yang belum dikeluarkan sehingga menurutnya tidak dapat dilakukan pinjaman ke Bank Desa (UED-S,red).
Sebagaimana sebagian tulisannya yang berisikan "Perekonomian masyarakat selama ini tak lah sesulit sekarang pak, tidak lah sampai berbulan bulan membuat dapur tak berasap pak, dan tak juga membuat rentenier semakin galau pak. Jangan terkejut pak jika kami harus meminjam ke mereka, karena pendamping ekonomi sampai hari ini belum bapak SK kan, yang berimplikasi kami tak bisa meminjam uang ke bank desa pak.
Berkaitan hal itu Koordinator Pendamping Desa Bidang Ekonomi Fakhtiar Qadri S.Sos saat diminta tanggapannya oleh awak media mengenai surat terbuka terkait perekonomian masyarakat yang lesu karna Bank Desa (UED,Red) tidak bisa melakukan pencairan pinjaman berkaitan dengan SK Pendamping Desa, Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan selama 5 tahun dengan konsep pendampingan, dalam rangka memperkuat program kedepan ditambah keberadaan BUM Desa, maka pemerintah pasti mau yang terbaik, jadi faktor utamanya bukan dikarnakan SK pendamping Desa
"Saat ini dibeberapa desa tren tunggakan mengalami kenaikan ditambah beberapa desa juga ada mengalami persoalan diluar tunggakan, tentu salah satu langkah yang dilakukan memperkuat evaluasi pendampingan, selain itu masih dalam masa pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan atau dikenal MDPT serta penyesuain UED ke BUM Desa," jelasnya
"Menurutnya pencairan pasti segera dilakukan, namun saat ini dalam proses pembenahan dengan tujuan memperkuat.
"Pemerintah pasti ingin segera apa yang diharapkan masyarakat dapat terealealisasi dengan cepat," ungkapnya lagi.
Disisi lain Pendiri Lembaga Kajian dan Pelatihan Masyarakat Pro Society Development (LKPM-PSD) ini juga menilai bahwa Bupati Bengkalis sangat mendukung dan mendorong perekonomian masyarakat, ia menyampaikan salah satunya saat ini diseluruh Desa telah berdiri Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang perannya lebih luas dan kuat.
"Ini sudah dituntaskan (BUM Desa,Red) pendiriannya, sesuai amanah undang-undang dan itu direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, malah sekarang hampir semua Desa melakukan penyertaan Modal yang kalau tidak salah mencapai 5 Milyar Rupiah se Kabupaten Bengkalis," sebutnya
"Tentu apa yang yang dilakukan oleh pemerintah itu, terkait fokus hari ini merupakan langkah pemperkuat perekonomian masyarakat itu sendiri," pungkasnya (rilis)
Dari Surat terbuka yang diposting melalui akun Facebook atas nama Firdaus Albantani ini salah satunya mengandung isi mengenai perekonomian masyarakat yang lesu berkaitan SK Pendamping Desa yang belum dikeluarkan sehingga menurutnya tidak dapat dilakukan pinjaman ke Bank Desa (UED-S,red).
Sebagaimana sebagian tulisannya yang berisikan "Perekonomian masyarakat selama ini tak lah sesulit sekarang pak, tidak lah sampai berbulan bulan membuat dapur tak berasap pak, dan tak juga membuat rentenier semakin galau pak. Jangan terkejut pak jika kami harus meminjam ke mereka, karena pendamping ekonomi sampai hari ini belum bapak SK kan, yang berimplikasi kami tak bisa meminjam uang ke bank desa pak.
Berkaitan hal itu Koordinator Pendamping Desa Bidang Ekonomi Fakhtiar Qadri S.Sos saat diminta tanggapannya oleh awak media mengenai surat terbuka terkait perekonomian masyarakat yang lesu karna Bank Desa (UED,Red) tidak bisa melakukan pencairan pinjaman berkaitan dengan SK Pendamping Desa, Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan selama 5 tahun dengan konsep pendampingan, dalam rangka memperkuat program kedepan ditambah keberadaan BUM Desa, maka pemerintah pasti mau yang terbaik, jadi faktor utamanya bukan dikarnakan SK pendamping Desa
"Saat ini dibeberapa desa tren tunggakan mengalami kenaikan ditambah beberapa desa juga ada mengalami persoalan diluar tunggakan, tentu salah satu langkah yang dilakukan memperkuat evaluasi pendampingan, selain itu masih dalam masa pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan atau dikenal MDPT serta penyesuain UED ke BUM Desa," jelasnya
"Menurutnya pencairan pasti segera dilakukan, namun saat ini dalam proses pembenahan dengan tujuan memperkuat.
"Pemerintah pasti ingin segera apa yang diharapkan masyarakat dapat terealealisasi dengan cepat," ungkapnya lagi.
Disisi lain Pendiri Lembaga Kajian dan Pelatihan Masyarakat Pro Society Development (LKPM-PSD) ini juga menilai bahwa Bupati Bengkalis sangat mendukung dan mendorong perekonomian masyarakat, ia menyampaikan salah satunya saat ini diseluruh Desa telah berdiri Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang perannya lebih luas dan kuat.
"Ini sudah dituntaskan (BUM Desa,Red) pendiriannya, sesuai amanah undang-undang dan itu direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, malah sekarang hampir semua Desa melakukan penyertaan Modal yang kalau tidak salah mencapai 5 Milyar Rupiah se Kabupaten Bengkalis," sebutnya
"Tentu apa yang yang dilakukan oleh pemerintah itu, terkait fokus hari ini merupakan langkah pemperkuat perekonomian masyarakat itu sendiri," pungkasnya (rilis)
Baca Juga:
SHARE:
Berita Terkait
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Asmar Ajak Pemuda Patriotik, Gigih dan Berempati
Sambut HUT ke-18, Pemkab Meranti Hapus 100 Persen Denda PBB-P2 hingga Akhir Tahun
Pemkab Berharap DPD RI Perjuangkan Dukungan Pusat untuk Kepulauan Meranti
Pemkab Sediakan 50 Hektar Lahan dan Akses Jalan, Meranti Bakal Punya YONTP
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Kapolres Meranti : Keselamatan Berlalulintas Jadi Prioritas
Jika Tidak Mau Ditilang Saat Ops Patuh Lancang Kuning 2026, Perhatikan 8 Sasaran Prioritas Ini
Komentar