Komisi II DPRD Meranti Hearing Bersama LSM JPKP dan Ormas Pekat-IB

MERANTI - Komisi II DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti melaksanakan hearing bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangun (JPKP) dan Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB) Kabupaten Meranti Jumat (19/8/2022).

Baca Juga:

• KONI Meranti Perkuat Sinergi dengan Bupati Asmar, Pembinaan Atlet Jadi Prioritas
• Babinsa Koramil 02/Tebing Tinggi Hadiri Konferensi Cabang PGRI Kecamatan Tebing Tinggi
• Karya Bakti HUT ke-1 Kodam XIX/Tuanku Tambusai, TNI Bersama Forkopimcam dan Masyarakat Bersihkan Pantai Dorak

Dalam Hering tersebut turut hadir, Ketua Komisi, Taufiek Abdullah S. M, wakil Ketua Komisi Taufik Abdurrahman Msi, Anggota Komisi, Dedi Yuhara, Darsini, Supandi, Ketua Pekat IB Hidayat Abdurrahman, Ketua Een Supriyadi, dan beberapa jajaran Anggota.

Dalam Hearing yang dilakukan di rumah rakyat tersebut, dua organisasi masyarakat meminta agar dewan perwakilan rakyat daerah melalui Komisi ll untuk dapat memanggil dua dinas terkait yaitu dinas Lingkungan hidup (DLHK) Kabupaten Meranti dan Dinas Pemanaman Modal Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Meranti dimana dalam hal tersebut menjadi keluh kesah terhadap masyarakat.

Hal ini sampaikan Een Supriyadi, dalam rapat forum tersebut, meminta kepada DPRD kabupaten Kepulauan Meranti Komisi ll untuk dapat memanggil dinas DLHK setempat untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan limbah yang telah dibuang perairan sungai.

"Kita meminta kepada Ketua komisi II untuk segera memanggil dinas DLHK untuk melakukan klarifikasi dan meminta kepada pengusaha kilang sagu untuk dapat membuat Intalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tidak membuang limbah sembarangan," sebut Een.

Sementara itu, Ketua Ormas Pekat-IB Kabupaten Kepulauan Meranti, Hidayah Abdurrahman SE, menekankan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera memanggil dinas Ketenagakerjaan dengan secepatnya.

"Kami minta kepada DPRD Komisi II untuk segera memanggil dinas Ketenagakerjaan terkait persoalan oprasional kerja yang melebihi jam kerja yang tidak dihitung lembur," ungkapnya.

Di kesempatan itu dalam pertemuan Komisi ll pihaknya menegaskan akan memanggil dinas DLHK dan Dinas Pemanaman Modal bagian Ketenagakerjaan dengan secepatnya.

"Atas laporan kedua Ormas tersebut dengan secepatnya kita akan panggil dinas terkait," ungkap Taufiek Abdullah.

"Kemudian untuk yang tahap berikutnya nanti, kita akan lakukan Hering kedua dalam waktu dekat ini," pungkas Taufiek.